Sasaran penyelenggaraan Program SPAB meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan

Ruang lingkup penyelenggaraan Program SPAB meliputi :

1. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
   penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
2. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Prabencana oleh Pemerintah Daerah

Pada saat Prabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

1. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
2. membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB Daerah;
3. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana;
4. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
5. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;
6. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
7. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
8. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
9. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
10. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
11. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
12. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
13. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Prabencana oleh Satuan Pendidikan

Pada saat Prabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

1. membentuk tim siaga Bencana di Satuan Pendidikan;
   melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
2. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;
4. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
5. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana;
6. melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
7. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan agar tetap berfungsi;
8. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;
9. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
10. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
11. memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;
12. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
13. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;
14. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan
15. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan.

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Pemerintah Daerah

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

1. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah;
2. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
3. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
4. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya;
5. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
6. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdapak Bencana;
8. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan
10. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana dilaksanakan dalam hal:

1. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
2. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan
3. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya memuat paling sedikit :

1. penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
2. penetapan Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
3. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
4. penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana; dan
5. penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Satuan Pendidikan

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

1. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
2. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
3. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat;
4. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan
5. memberikan laporan penyelenggaran Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Pemerintah Daerah

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

1. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;
2. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
3. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
4. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
5. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana; dan
6. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Satuan Pendidikan

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

1. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
2. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan;
3. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan
4. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

Tim Siaga Bencana terdiri dari unsur :

1. Pendidik;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Peserta Didik; dan
4. Perwakilan komite sekolah.