Undang-Undang No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, BAB V PALANG MERAH INDONESIA, Pasal 22, PMI bertugas :

1. Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pembinaan relawan;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
6. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait (Pasal 29).

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 yang di ketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. Didalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional, maka 16 Januari 1950 pemerintah belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya ke PMI. Pihak NERKAI diwakili oleh dr. B. Van Trich sedangkan dari PMI diwakili oleh dr. Bahder Djohan.

PMI merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Setelah itu PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950

PMI terus memberikan bantuan hingga akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan engan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Adapun tugas utama PMI berdasarkan Keppres RIS No. 25 tahun 1950 dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949

Pada tahun 2018 PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa Tahun 1949, dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan Pandangan Politik.

TERBENTUKNYA Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Cilegon seiring dengan proses perjalanan pembentukan Kotamadya Cilegon. Tahun 1998 Relawan PMI asal Cilegon yang saat itu adalah anggota KSR-TSR PMI Cabang Kabupaten Serang membentuk Panitia Persiapan Pembentukan PMI Cabang Kota Cilegon (P3PMI KC). Tanggal 26 Agustus 2000, diadakan Musyawarah Cabang (Muscab) sekaligus pembentukan Pengurus PMI Cabang Kota Cilegon yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Setelah Muscab, yakni pada tanggal 8 September 2000, PMI Daerah Jawa Barat (Banten waktu itu belum jadi Provinsi) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan PMI Cabang Kota Cilegon No. 106/S.KP/PD/PC/PENG/2000 dan SK Pengesahkan Pengurus PMI Cabang Kota Cilegon periode 2000-2005 No.107/S.KP/PD/PC/Peng/2000 yang diketuai H. Rusli Ridwan yang masa itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon. Pada tanggal 29 September 2000, PMI Pusat mengeluarkan SK No.024/Kep- CB/PP/Peng/2000 tentang Pengukuhan Berdirinya PMI Cabang Kota Cilegon.

Pada periode 2005–2010, PMI Kota Cilegon dipimpin oleh H. Edi Ariadi yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Cilegon. Selanjutnya, estafet kepemimpinan pada periode 2011-2016 beralih kepada H. Abdul Hakim Lubis (yang saat itu pun sebagai pejabat Sekda Kota Cilegon) dan berlanjut memimpin PMI Kota CIlegon pada periode 2016-2021.

PELINDUNG
WALIKOTA CILEGON
KETUA DEWAN KEHORMATAN
H. MAMAN MAULUDIN
ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN
H. LUKMANUL HAKIM
ROMI WIRYA DINATA

KETUA
H. ABDUL HAKIM LUBIS
WAKIL KETUA
ERWIN HARAHAP
KETUA BIDANG ORGANISASI, INFORMASI & KOMUNIKASI
SIMON AGUSTINUS MBETE WANGGE
KETUA BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN
HJ. LIA NURLIA MAHATMA
KETUA BIDANG KERJASAMA & KEMITRAAN
TB. DIKRIE MAULA WARDHANA
KETUA BIDANG PENGEMBAGAN SUMBER DAYA
H. FREDY INDRADI
KETUA BIDANG PELAYANAN DARAH
HJ. SRI RUSTIATI
KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
H. ENCEP NURDIN
KETUA BIDANG ANGGOTA & RELAWAN
HJ. HENI ANITA SUSILA
KETUA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN & SOSIAL
HJ. RATIH PURNAMASARI
SEKRETARIS
UJANG SAMSUL
BENDAHARA
MUHAMMAD YUNUS

Unsur Pemerintah :

1. BPBD Kota Cilegon;
2. Dinkes Kota Cilegon;
3. Dinsos Kota Cilegon;
4. Dindik Kota Cilegon;
5. Kementerian Agama Kota Cilegon;
6. Diskomsantik Kota Cilegon;
7. Damkar Kota Cilegon;
8. Basarnas Banten;
9. Lanal Banten;
10. Kodim 0623 Cilegon;
11. Polres Cilegon;

Unsur Bisnis (Perusahaan/Perbankan) :

Unsur Akademisi :

Unsur Organisasi Masyarakat :

1. Yayasan Mengetuk Pintu Langit (YMPL);

Unsur Media :

1. Kabar Banten;
2. Radar Banten;
3. Satelit News;